Membangun personal branding (OPD) melalui tulisan*)

Di era informasi seperti sekarang ini, banyak orang menempuh berbagai cara dalam mengaktualisasikan diri dan kemampuannya. Tujuannya tidak lain, agar gambaran personal kita  lebih dikenal. Ada orang yang menempuhnya melalui dunia seni, olahraga, maupun bela diri. Bahkan ada yang sangat ekstrem, dengan melakukan adegan-adegan berbahaya, sebagai upaya membangun gambaran personalnya. Masih ingat kan, bagaimana seseorang berfoto selfie di atas jurang atau di dekat mesin atau kendaraan berbahaya? Hanya semata untuk meng-update statusnya di media sosial. Itulah sebenarnya gambaran personal branding.

Membangun personal branding melalui tulisan

Mengapa tidak? Akhir-akhir ini, banyak dilakukan orang dalam membangun personal branding melalui tulisan. Tidak terbatas para tokoh, selebritri, politisi, calon pimpinan daerah, calon kepala sekolah, bahkan calon ketua OSIS pun telah banyak yang melakukan untuk membangun image tentang dirinya melalui tulisan. Medianya, ada yang berupa buku, buku ringkas (buklet), iklan di koran, website dan media sosial.

Bahkan dalam tulisannya seorang ahli pendidikan menyatakan sebagai sebuah langkah yang sangat efektif membangun personal branding dengan menulis. Mengapa begitu? Karena ketika anda berani mempublikasikan tulisan anda, itu berarti anda telah berbagi informasi atau ilmu yang bernilai dengan orang lain. Dan secara tidak langsung, anda memposisikan diri anda layaknya seorang ahli pada topik tulisan yang anda pilih. Setelah membaca tulisan anda, tentu orang ingin mengenal anda secara lebih dalam. Mereka juga ingin mengenal hasil karya anda yang lain, mereka bisa menemukan, serta bagaimana cara mendapatkannya. Pembaca atau masyarakat akan yakin bahwa anda adalah sosok yang kreatif dan berkualitas, berdasarkan kualitas tulisan yang anda bagi kepada mereka. Dan tidak segan-segan orang akan membaca dan membaca lagi tulisan-tulisan anda.

Mem-branding pelayanan OPD

Begitu juga dengan pelayanan OPD tempat kita bekerja. Seringkali kita dengar keluhan masyarakat terhadap pelayanan atau program OPD. Sebut saja, betapa media sosial selama tiga bulan terakhir ini banyak mengeluhkan jalan yang rusak dan bolong-bolong-hingga terkenal dengan sebutan jeglongan sewu. Belum lagi keluhan ribetnya pelayanan BPJS, naiknya harga pupuk, merebaknya wereng hingga gagal panen di beberapa tempat, banyak dikeluhkan warga. Sementara itu kita sebagai pelayanan masyarakat, merasa tidak kurang-kurang dalam menjelaskan, memberi penyuluhan, menulis rilis berita bahkan menulis pesan-pesan praktis yang berguna bagi masyarakat.

Tapi seberapa efektifkah tulisan-tulisan kita di web? Dapatkah kita mem-branding OPD kita melalui tulisan? Inilah sebenarnya pertanyaan-pertanyaan mendasar bagi seorang admin website. Agar dengan mudah pembaca  mendapatkan alamat website kita. Karena di jaringan internet ini ada ribuan bahkan jutaan alamat web dan tulisan. Para pengunjung website ketika mencari artikel atau alamat website, seringkali hanya mengandalkan kata-kunci (key word) di halaman pencarian. Namun apa jadinya ketika tulisan atau alamat website  kita itu tidak muncul dihalaman-halaman pertama pencarian. Jika demikian, sudah pasti, akan tidak dikunjungi orang.

Selain itu, kita juga perlu tahu bagaimana membuat tulisan dan berita yang kita posting,  mampu menarik orang untuk membaca. Keluhan terbesar pengunjung website OPD adalah tidak menarik. Berita atau tulisan di website OPD seringkali terlalu panjang atau terlalu pendek, bahkan posting beritanya hanya berupa gambar. Tanpa keterangan pendukung yang memadai sehingga informasi yang diterima pembaca menjadikan tidak nyaman. Dalam kondisi seperti ini yang paling banyak dilakukan pengunjung, adalah meninggalkan website dan berganti mencari informasi dari alamat website yang lain. Akibatnya, tulisan, rilis, sosialisasi kita tentang layanan OPD, lagi-lagi ditinggalkan pembaca. Dan selama itu, program dan layanan OPD kita sepertinya tidak nyambung dengan permasalahan masyarakat.

Mem-branding OPD melalui tulisan yang SEO Friendly

Untuk mengatasi dua persoalan mendasar di atas, yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan kualitas website. Website yang berkualitas tidak hanya bagus untuk mesin pencari (search-enggine), tapi juga untuk pembaca (human). Karena tujuan kita mengelola website OPD adalah menyajikan informasi yang mudah dicari dan disukai pembaca. Inilah yang disebut paradigma baru SEO-Friendly dalam konsep pengelolaan website. 

Sehingga, ketika pengguna internet melakukan pencarian dengan memasukkan sebuah keyword, maka mesin pencari akan langsung merekomendasikan website OPD kita. Hasilnya, dengan teknik SEO friendly, jumlah kunjungan akan terus meningkat lebih cepat. Dan terwujudlah upaya kita mem-branding OPD.
Lalu, bagaimana cara mudah membuat website yang SEO friendly tersebut? Ada beberapa cara yang biasanya sering dipraktekkan oleh para pemilik website atau blogger. Biasanya, terkait dengan konten, keyword, serta desain dari website tersebut, selain juga menyematkan kode-kode pada HTML template-nya.

Inilah langkah-langkah praktisnya

Tips atau langkah-langkah mengelola website yang SEO friendly sebenarnya banyak sudah disarankan para ahli, namun langkah praktis ini saya peroleh dari penuturan Asrittada. 

Pertama, lakukan posting yang berkualitas. Konten posting yang berkualitas adalah yang baru dan relevan sesuai tugas dan layanan OPD. Jadi, sering-seringlah meng-update berita baru dan jangan pernah sekalipun meng-upload posting ulang dan usang dari website lain! Kedua, mengatur banyaknya kata kunci (keyword density) pada tulisan/artikel/berita Artikel yang memiliki kepadatan kata kunci pada teksnya secara merata, biasanya akan menjadi prioritas bagi mesin pencari. Selain itu, pastikan juga artikel yang di-upload cukup panjang, minimal 500 kata atau lebih, tentunya dengan tetap menjaga keaslian artikel tersebut.

Ketiga, Manfaatkan tag header. Mesin pencari diketahui lebih cenderung menyukai konten artikel yang memiliki tag header pada sebuah website. Apalagi, jika tag header itu juga termuat pada paragraf pertama dan kedua artikel tersebut. Selain itu, gunakan juga tag header yang banyak dicari.

Keempat, gunakan sitemaps. Keberadaan fitur sitemaps pada sebuah website, akan memberikan indeks yang jauh lebih baik pada mesin pencari. Halaman "artsip berita", "indeks berita" atau" berita terkait" memiliki fungsi yang hampir sama dengan sitemaps. Kelima, sesuaikan desain tampilan yang yang cocok untuk seluler. Dengan mendesain website untuk bisa juga diakses melalui perangkat mobile, seperti smartphone memungkinkan pengunjungnya tidak hanya terbatas pada pengguna laptop atau komputer saja tetapi juga dari mobile phone.

*) Disampaikan pada Workshop penulisan dan pengelolaan website instansi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kebumen, Tahun 2017 di Ruang CAT Badan Kepegawaian Kab. Kebumen, 9 Agustus 2017.

Membangun kebiasaan menulis di lingkungan kantor KOMINFO

Sesuai tugasnya, Dinas Kominfo salah satunya adalah menyajikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Penyebarluasan informasi tersebut melalui media radio In-FM, RATIH televisi, website dan media sosial. Untuk itu, kemampuan menulis untuk mengisi konten bagi tim liputan maupun admin website dan media sosial sangatlah penting dan mendesak. Peningkatan kemampuan menulis itu mendesak dikarenakan adanya perubahan pola pemberitaan dan kebijakan pemkab terkait standar pelayanan informasi publik.

Membangun tradisi menulis
Untuk itu beberapa upaya yang aku lakukan adalah membangun tradisi menulis. Tradisi menulis  bagi perorangan ditempuh dengan cara setiap pegawai melaporkan kegiatan perorangan atau kelompok dalam format berita yang disertai gambar. Selama ini, pegawai hanya mengirimkan gambar atau foto kegiatan melalui aplikasi  group whats apps.

Sebagai upaya menanamkan tradisi menulis berita, maka untuk melaporkan kegiatan, pegawai diharapkan menyertakan keterangan gambar/foto kegiatan tersebut ke dalam format berita. Format berita dimaksud, minimal memuat komponen keterangan yang menjawab pertanyaan: what, when, where, why, who dan how (5W 1H). Dengan begitu, tradisi itu akan mendatangkan manfaat yang sangat luas. Di satu sisi, melatih pegawai menulis berita atas kegiatan yang menjadi tugas pokoknya. Di sisi yang lain, kita memperoleh bahan berita yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Membangun pola pemberitaan
Selama ini pola penayangan berita di Ratih TV, In FM dan Website Pemkab tidak terintegrasi, bahkan berbeda konten. Berita yang berasal dari Tim liputan  Ratih TV dan  In FM ditayangkan secara bersama pada saat sore hari, selama 30 menit. Sedangkan konten berita Website Pemkab lebih banyak berasal dari kegiatan OPD. Sehingga pernah terjadi berita di website, sudah beberapa saat tidak di update.

Namun, kondisinya sekarang berbeda. Saat ini Ratih TV, In FM, Website Pemkab Kebumen dan Website OPD Diskominfo, menjadi satu pengelolaan di bawah Dinas Kominfo Kebumen. Sehingga langkah-langkah yang aku ambil adalah membangun pola pemberitaan yang terpadu dan terintegrasi. Terintegrasi sejak dari liputan ke media penyiaran. Tim liputan terdiri dari unsur tv, radio, website dan media sosial. Tim liputan diperluas tujuannya  untuk menjangkau berita yang lebih banyak. Targetnya adalah seluruh agenda kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan penting lainnya di tingkat Kabupaten.

Seluruh berita yang masuk, setelah melalui tim editor disiarkan melalui Ratih TV, In FM, Website Pemkab Kebumen, Website OPD dan media sosial. Sehingga "Berita Terkini Kebumen" dapat diakses masyarakat melalui berbagai media penyiaran.

Menyambut kebijakan Pemkab
Standar pelayanan informasi publik #2-34-2#

Tahun baru, Dinas baru

Tahun 2017 menghadirkan suasana baru, bagi pekerjaanku. Menyusul telah dilantiknya seluruh pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kebumen oleh Bupati Ir. HM.Yahya Fuad, SE. Jumlah pejabat yang dilantik kali ini terhitung paling banyak, karena melibatkan lebih dari 800 orang pejabat. Pelantikan kali ini dilakukan dalam rangka perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru.


Dinas baru itu, bernama KOMINFO
Kali ini aku memperoleh penugasan baru di Dinas Kominfo (Diskominfo) Kabupaten Kebumen. Diskominfo merupakan OPD baru setelah dipisah dari Dinas Perhubungan. Diskominfo memiliki tugas pokok melaksanakan urusan dalam bidang pengelolaan data elektronik (PDE) dan bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Di bidang pengelolaan data elektronik, menjalankan urusan perencanaan dan pengembangan infrastruktur jaringan data elektronik, statistik dan integrasi sistem informasi serta urusan sandi dan telekomunikasi. Sementara itu, di bidang komunikasi dan informasi publik menjalankan urusan penyiaran termasuk pengelolaan Ratih-tv Kebumen dan Radio In-FM, Dessiminasi informasi dan analisis media, serta menjalankan urusan pengembangan media alternatif.

Banyak yang harus dibenahi
Bertugas di Dinas yang secara kelembagaan baru lahir, ternyata banyak hal yang menjadi tantangan dan harus dibenahi, termasuk struktur Kepala Dinas belum terisi, gedung yang sangat tidak memenuhi syarat menampung pegawai, serta terbatasnya tenaga administrasi.

Yang berbeda mutasi kali ini, selain menerima surat penempatan di tempat kerja yang baru, aku juga menerima surat perintah dari Bupati sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo. Tugas ini sangat mengejutkan aku juga sekaligus menjadi tantangan. Karena disamping tugas pokokku sebagai sekretaris, juga harus menjalankan fungsi-fungsi sebagai kepala dinas. Dengan berbekal kewenangan, tugas pokok dan fungsi Diskominfo yang diatur dalam Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 tahun 2016 dan Perbup Kebumen Nomor 77 tahun 2016, aku mulai melangkah melalui pendekatan manajemen berbasis kinerja. Sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, aku berfikir bahwa produk atau hasil kerja dinas memiliki nilai kemanfaatan yang tinggii dengan proses layanan yang efektif dan efisien.

Tantangan di tempat kerja baruku ini adalah gedung. Saat ini Dinas Kominfo yang terdiri dari bidang  PDE dan bidang IKP serta unit sekretariat, menempati lokasi bidang kominfo lama di kompleks Dinas perhubungan. Jika dulu, bangunan itu sangatlah memadai untuk lokasi kerja satu bidang kominfo, namun dengan kondisi Dinas Kominfo saat ini, bangunan itu sangatlah minimalis yang padat penghuni.Belum lagi dari luas bangunan yang tersedia, hanya sekitar 70 % untuk kantor, karena 30% lainnya adalah ruang penyimpanan alat dan pengelolaan data center, server dari seluruh aplikasi sistem informasi dari banyak OPD di lingkungan Pemkab Kebumen. Aku jadi teringat syair lagu tempo dulu "gang kelinci". Dalam satu lahan bangunan yang sempit kami hidup, bekerja berinteraksi dengan berdesak-desakan. Persis kaya anak kelinci. Belum lagi lokasi bangunan gedung itu berhimpit antara halaman kantor dengan lahan parkir Dishub untuk kendaraan umum yang akan melakukan cek fisik kendaraan roda empat. Seringkali kami kesulitan masuk parkiran kantor atau keluar parkir, karena terhalang oleh berbagai jenis kendaraan yang berderet antri menunggu giliranuntuk uji dan cek fisik kendaraan.Meskipun di dalam rapat

Keterbatasan sumber daya staf, anggaran kegiatan perkantoran dan peralatan kerja
Selain keterbatasan infrastruktur gedung dan tempat kerja,  di Diskominfo, juga mengalami kelangkaan staf, terutama staf administrasi. Tenaga staf yang ada di Diskominfo saat ini kebanyakan staf teknis baik di bidang PDE maupun bidang KIP. Staf teknis yang ada meliputi pranata komputer, jaringan, pemrogragaman, multimedia dll sebagai tim teknis di bidang-bidang yang ada. Meskipun, dari Setda Kebumen sebenarnya sudah mengantisipasinya dengan melakukan redistribusi staf, terutama ke organisasi perangkat daerah yang baru. Namun, pada kenyataannya di lapangan dapat berjalan berbeda. Sebagai contoh kecil, masih ada keinginan unsur kantor dinas yang lama untuk mempertahankan staf lamanya untuk tetap berada di lingkungannya. Sehingga tidak jarang, seorang staf sudah menerima penugasan ke suatu kantor dinas, namun oleh kantor dinas lamanya tidak mau "melepasnya" dengan tidak membuatkan surat penghadapan.

Dalam hal anggaran, sebenarnya perubahan adanya kantor dinas baru sudah diantisipasi penganggarannya. Namun karena anggaran disiapkan oleh pegawai yang dulu berada di bidang teknis, kurang mengetahui detail kebutuhan-kebutuhan sekretariat. Akibatnya beberapa kebutuhan untuk administrasi perkantoran sangatlah minim, bahkan untuk biaya suatu kegiatan yang nyaris tidak ada, atau hanya cukup untuk beberapa bulan, seperti kebutuhan anggaran listrik, air dan biaya telpon kantor.

Tugas ke depan: menuju pelayanan prima Diskominfo

 Untuk mewujudkannya, perlu adanya tata-nilai organisasi yang menjadi inspirasi dan semangat seluruh orang-orang yang ada di dalamnya untuk mewujudkannya, diantaranya:

·         Kejelasan pelayanan. Mengupayakan paparan yang jelas melalui papan informasi atau petunjuk yang mudah dipahami dan diperoleh pada setiap tempat/ lokasi pelayanan sesuai dengan kepentingannya menyangkut prosedur /tata cara pelayanan, pendaftaran, pengambilan sample atau hasil pemeriksaan, biaya / tarif pelayanan serta jadwal / waktu pelayanan.

·         Sesuai aturan perundangan. Setiap aturan tentang prosedur / tata cara / petunjuk seperti yang tersebut diatas harus dilaksanakan secara tepat, konsisten, konsekuen sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

·         Pemenuhan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pemberi atau penerima pelayanan diatur secara jelas setiap persyaratan yang diwajibkan dalam rangka menerima pelayanan harus mudah diperoleh dan berkaitan langsung dengan kepentingan pelayanan serta tidak menambah beban masyarakat penerima pelayanan.

·         Terbuka untuk perbaikan. Tersedia loket informasi dan kotak saran bagi penerima pelayanan yang mudah dilihat / dijumpai pada setiap tempat pelayanan. Saran yang masuk harus selalu dipantau dan dievaluasi, bila perlu diberi tanggapan atau tindak lanjut dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan.

·         Profesional. Penanganan proses pelayanan sedapat mungkin dilakukan oleh petugas yang berwenang atau kompeten, mampu terampil dan professional sesuai spesifikasi tugasnya. Setiap pelaksanaan pemberian pelayanan dan hasilnya harus dapat menjamin perlindungan hukum dan dapat dijadikan alat bukti yang sah.

·         Keramahan dan kedekatan. Selalu diupayakan untuk menciptakan pola pelayanan yang penuh keramahan dan kedekatan, tepat sesuai dengan sifat dan jenis pelayanan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.

·         Tanpa pungli. Jika ada biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat. Hendaknya diupayakan untuk mengatur mekanisme pungutan biaya yang memudahkan pembayarannya dan tidak menimbulkan pungutan liar dan biaya tinggi.

·         Netralitas dalam pelayanan. Pemberian pelayanan dilakukan secara tertib, teratur dan adil, tidak membedakan status social masyarakat. Cakupan / jangkauan pelayanan diupayakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata.

·         Kenyamanan. Kebersihan dan sanitasi lingkungan tempat dan fasilitas pelayanan harus selalu dijamin untuk mewujudkan kenyamanan, melalui pelaksanaan pembersihan secara rutin dan penyediaan fasilitas pembuangan sampah / kotoran secukupnya sesuai dengan kepentingannya.

·         Partisipasi. Selalu diupayakan agar petugas memberikan pelayanan dengan sikap ramah dan sopan serta berupaya meningkatkan kinerja pelayanan secara optimal dengan kemampuan pelayanan yang tersedia dalam jumlah dan jenis yang cukup, serta mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat.

Riwayat pekerjaan

Riwayat pekerjaanku di Kebumen, aku awali bekerja sebagai CPNS Petugas Gizi Puskesmas Karanganyar, pada  tahun 1987. Selama hampir lima tahun aku bekerja di sana. Pada tahun 1992, aku hijrah bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen sebagai staf di Sub Seksi Gizi.

Menjadi Sekretaris KORPRI Sub Unit Dinkes 

Menjadi staf di dinkes, banyak mengalami pergeseran tempat tugas. Hingga ada pengangkatan sebagai sekretaris KOPRI Sub Unit Dinas Kesehatan. Jabatan sekretaris itu disamakan dengan jabatan struktural eselon VB.  Dengan surat keputusan  Bupati Kebumen, sejak  tanggal 04 - 12 -1995 aku menjadi  Sekretaris KORPRI dan memperoleh tunjangan. Namun itu tidak lama, karena pada tahun berikutnya, tunjangan sekretaris KORPRI itu dihentikan.

Menjadi Sekretaris DEST

Dalam keseharian selain tugas sebagai Sekretaris KORPRI, aku sebagai staf Sub Bagian Perencanaan di bawah Kepala Bagian TU Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. Ketika itu, ada struktur baru yaitu Sub Bagian Perencanaan. Hampir dua tahun, aku bekerja di Sub bagian Perencanaan, hingga aku ditugasi sebagai Sekretaris tim DEST (District Epidemiological Surveilance Team). Akupun dimutasi sebagai staf di Seksi Surveilans Bidang Pemberantasan Penyakit Menular. Buah pekerjaan inilah, Alhamdulillah aku berkesempatan mengikuti tugas belajar pendidikan pasca sarjana di UGM Yogyakarta hingga lulus tahun 2001.

Sebagai Kasubag Perencanaan.

Beberapa tahun setelah lulus dan masih berada sebagai  staf Seksi Surveilans Bidang Pemberantasan Penyakit Menular., aku menerima penugasan Bupati sebagai Kepala Sub.Bag Perencanaan Dinkes Kebumen  mulai tanggal 22 Oktober2004. Dan dikukuhkan lagi tetap sebagai Kepala Sub.Bag Perencanaan Dinkes pada tahun 2010.

Mutasi sebagai Kepala Puskesmas Kebumen III

Pada tanggal 31 Desember 2010 aku menerima penugasan sebagai Kepala Puskesmas Kebumen III di Kutosari. Puskesmas Kebumen III merupakan puskesmas yang berada di wilayah perkotaan kebumen, dengan 6 Desa dan Kelurahan sebagai wilayah kerja Puskesmas. Meskipun bekerja sebagai Kepala Puskesmas, tidak lama, namun aku merasa banyak yang bisa aku perbuat, terutama dalam hal penerapan dasar-dasar  manajemen Puskesmas-perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pelayanan Puskesmas. Hingga pada bulan Mei 2011, aku menerima penugasan sebagai Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinkes.

Kembali masuk lingkungan Dinkes sebagai Kabid PMK

Setelah hampir lima bulan sebagai Kepala Puskesmas Kebumen III,  terhitung mulai 11 Mei 2011 aku kembali masuk lingkungan Dinkes lagi sebagai Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinkes. Bidang PMK melaksanakan banyak program, yang terbagi dalam tiga Seksi, yaitu Seksi Kesehatan Lingkungan, Seksi Pemberantasan penyakit, baik menular maupun tidak menular dan Seksi Surveilans penyakit dan Kejadian Luar Biasa. 

Keluar Dinkes: Dari Sekretaris Bappeda ke UPTP2K

Ini adalah periode aku menerima penugasan yang benar-benar keluar dari lingkungan Dinas Kesehatan. Yaitu ketika aku menerima penugasan sebagai Sekretaris BAPPEDA, terhitung mulai 20 Januari 2014. Memasuki tahun ke dua di BAPPEDA, aku menerima tugas rangkap sebagai Kepala UPT-P2K Kebumen.

Tugas kali ini sebenarnya merupakan tugas ad-officio karena  tugas ini melaksanakan fungsi dari jabatan sekretaris BAPPEDA, yaitu sebagai Kepala Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPT-P2K). Yang tugas pokok dan fungsinya adalah melayani warga miskin, berdasarkan basis data kemiskinan, melakukan verifikasi dan validasi data sasaran. Dengan konsep pelayanan berbasis data memungkinkan pelayanan pada warga miskin dapat tepat sasaran. Di UPTP2K saat ini juga bertindak sebagai  call-center ambulance gratis bagi warga miskin.

Membidangi lebih dari 20 program

Mempelajari tugas pokok dan fungsi bidang Pengendalian masalah kesehatan (PMK) ini, memang sangat luas. Bagaimana tidak? Bidang yang terdiri dari tiga seksi ini mengampu lebih dari 20 program. Sebut saja di seksi surveilans ada tiga program, di seksi kesehatan ada tiga program dan di pengendalian penyakit  itu ada lebih dari 14 program.

Perlu strategi anggaran berimbang

Dari banyaknya program, terutama pengendalian penyakit menular maupun tidak menular sayangnya  tidak diimbangi  dengan besarnya alokasi anggaran.  Ternyata kondisi semacam ini juga dialami di beberapa kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Hal ini teruangkap dalam rapat koordinasi bidang pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi awal bulan Juli 2011.

Akibatnya ada beberapa program hanya memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang hanya cukup untuk membiayai satu kali pertemuan untuk petugas Puskesmas. Padahal program- program termasuk program prioritas, seperti Program pengendalian penyakit Demam Berdarah, TB Paru, HIV-AIDS, Diare dan ISPA.

Memanafaatkan mekanisme perubahan anggaran

Setelah mencermati dokumen penganggaran yang ada di Bidang PMK tahun itu, aku melihat dan menemukan celah untuk menggeser dan menggabungkan alokasi belanja antar kegiatan. Sebagai dasar  aku mengusulkan  perubahan uraian rincian obyek belanja. Kemudian aku melakukan koordinasi di unit yang menangani perencanaan dinas, untuk memasukkan usulan bidang itu ke dalam mekanisme usulan perubahan anggaran ke Pemkab Kebumen.

Alhamdulillah, berhasil. Sehingga di periode anggaran perubahan, aku dan teman-teman di Bidang PMK, dapat melaksanakan kegiatan dari program prioritas seperti Program pengendalian penyakit Demam Berdarah, TB Paru, HIV-AIDS, Diare dan ISPA dengan lebih memadai. 

Kembali masuk Dinkes, udaranya tidak sesegar dulu

Setelah hampir  genap lima bulan, sebagai kepala Puskesmas Kebumen III, aku menerima penugasan baru. Aku kembali masuk Dinas Kesehatan. Namun kali ini, aku pindah tugas dengan eselonisasi naik. Teman-temanku mengistilahkan dengan “promosi” sebagai Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan. Salah satu bidang yang melaksanakan program pengendalian penyakit, surveilans dan wabah, serta program kesehatan lingkungan.

Meletakkan dasar manajemen pelayanan Puskesmas

Jika berhitung, rasanya belum lama aku di Puskesmas Kebumen III di Kutosari. Tidak banyak yang sudah aku perbuat. Aku hanya ingat mendampingi rekan-rekan di Puskesmas setiap hari  melalui catatan kecil di buku harian kegiatan mereka. Dari catatan itu, aku bersama petugas yang lain dapat menelusuri sumber daya yang hilang, sarana dan prasarana yang tidak tercatat, proses kerja yang tidak aman, pelayanan yang berbelit serta cara kerja yang tidak manusiawi.

Bersyukur seluruh karyawan saling menyadari dan menerima keadaan, serta bersedia untuk berubah. Kondisi sebelumnya dan sudah puluhan tahun berlangsung, cara-cara bekerja dan melayani gaya lama. Sebagai akibat gaya kepemimpinan yang terlalu longgar, bahkan terkesan “dibiarkan” dan berkembang menurut iramanya sendiri-sendiri. Paling tidak waktu lima bulan, aku telah meletakkan kembali dasar-dasar manajemen pelayanan pada lembaga seperti Puskesmas. Dengan membangun kinerja, melalui pemantauan rencana kerja harian-observasi on the spot-dan evaluasi proses harian dan menindaklanjuti pada forum rapat mingguan, Pojok Sabtu.

Kembalinya si-Anak hilang

Kembali bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan, aku merasakan kesegaran atmosphire yang berbeda, dibanding ketika aku keluar meninggalkanya saat bertugas di Puskesmas. Semua rasanya menaruh simpati dan belas kasihan. Bahkan aku sendiri, waktu itu jadi terbawa suasana melankolik.

Di ambang pintu masuk, terasa kaku. Tidak ada aroma kedekatan, pernah menjadi satu keluarga, bahkan aku pernah menjadi si-Anak hilang. Yang kini berharap dapat menjadi tempat berteduh.  Ditengah kebekuan suasana, itu aku berusaha tetap tegar, karena bagiku tempat dimana aku ditempatkan tugasku, aku berusaha menyukainya. Aku berharap, semoga ditempat tugasku itulah aku dapat bermanfaat lebih banyak, sekaligus menjadi tempat beribadah dan media beramal sholeh.

Harus lulus diklat PBJ

Memasukikembali lingkungan dalam Dinas Kesehatan, aku merasa sepi di tengah orang banyak. Merasa seperti si-anak hilang yang tidak diharapkan kembalinya. Awalnya aku sulit mengambil sikap, karena aku sendiri sampai sejauh itu tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Hingga suatu saat, aku menerima perintah dari Kepala Dinas untuk mengikuti Diklat Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

“Segera urus persyaratannya, untuk mengikuti diklat tersebut. Jika lulus, segera kembali dan baru memikirkan pekerjaan dan tugas pokok anda. Karena syarat seorang Kabid, harus lulus ujian PBJ Pemerintah”

Akupun pergi, berangkat mengikuti kursus tersebut, bersama dengan teman Kabid yang baru dilantik juga, dr. Widodo Prihantoro. Selama tiga hari, aku di Semarang. Namun berbeda dengan dr. Widodo, aku hanya mengikuti materi ujianya saja, tidak berkesempatan mengikuti bimbingan teknisnya. Hal ini karena bersamaan dengan undangan Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Provinsi yang harus aku ikuti.
Hari ketiganya, di dekat kompleks UNDIP  tembalang-Semarang aku mengikuti ujian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Setelah sepuluh hari berselang, tibalah saatnya  untuk mengecek hasil ujian via situs penyelenggara di internet. Alhamdulillah. Di luar dugaan, aku dan dr. Widodo Prihantoro, lulus dan mendapatkan STTPL.

Manajemen pelayanan berfokus pada manusia

Berbagai persoalan kritis pada kualitas pelayanan di Puskesmas Kebumen III, hingga terkesan tidak manusiawi itu lebih banyak bersumber pada aspek manusia sebagai pemberi layanan. Untuk itu jika akan dilakukan perbaikan, maka upaya perbaikannyapun harus dimulai dari penataan sumber daya manusianya. Bagaimana tidak? Karena manusialah yang akan menjalankan sistem, sarana dan peralatan. Dan dari manusialah,  masyarakat akan merasa aman, nyaman dan puas memperoleh pelayanan.

Membuat dokumen: siapa bertanggung jawab apa

Untuk menindaklanjutit upaya peningkatan kualitas mutu pelayanan dan kinerja Puskesmas Kebumen III, maka pada Pojok Sabtu, 22 Januari 2011 aku lakukan pembenahan penanggungjawab kegiatan di Puskesmas. Hal ini harus aku lakukan, karena untuk memastikan bahwa seluruh tugas Puskesmas, terbagi habis ke seluruh petugas yang ada. Selain itu, setiap petugas memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Tujuannya, dalam periode waktu tertentu pencapaian tugas dan tanggung jawab itu dapat diukur dan dievaluasi.

Pembenahan tersebut meliputi tanggungjawab  Puskesmas sebagai  fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Tanggungjawab itu meliputi : (1) Pelayanan kesehatan perorangan (2) Pelayanan kesehatan masyarakat.  Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi  dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu di tambahkan dengan rawat inap. Pelayanan kesehatan perorangan ini lebih banyak dilakukan di dalam gedung.

Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat lebih banyak dilakukan di luar gedung.

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

Membangun kinerja melalui catatan harian petugas

Setelah masing-masing petugas memiliki tanggungjawab yang jelas, aku coba menerapkan konsep P-D-C-A dalam membangun kinerja harian petugas,  sekaligus memperbaiki proses kerjanya. PDCA, meminjam  konsep Walter Shewhart , merupakan singkatan bahasa Inggris dari "Plan, Do, Check, Act" (Rencanakan, Kerjakan, Cek dan Tindak lanjuti). PDCA merupakan  suatu proses pemecahan masalah dengan empat langkah iteraktif yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas.

Prakteknya diberikan sebuah buku tulis pada setiap petugas Puskesmas. Petugas memberi label nama dan boleh memberi sampul dengan warna pilihannya. Dalam buku catatan itu, di lembar sebelah kiri memuat kolom hari/tanggal, rencana kegiatan dan tempat pelaksanaannya. Di lembar kanan, berisi kolom hasil kegiatan, masalah dan rencana tindaklanjutnya.

Memantau hasilnya siang hari

Siang menjelang pulang setiap petugas membuat rencana tentang hal yang akan dilakukan esok hari . Kemudian menyerahkanya pada Kepala Sub Bagian Tata usaha Puskesmas. Pagi harinya petugas mengambil buku rencana kegiatannya. Pada hari itu, aku telah memperoleh catatan bahwa siapa melakukan apa. Siang harinya, petugas melaporkan hasil kerjanya pada hari itu, dan merencanakan kegiatan untuk esok harinya.

Terus, apa yang bisa didapat? Tentunya aku  dan tata usaha, harus melakukan pengecekan. Apakah rencana-rencana itu dapat terlaksana? Bagaimana hasilnya? Apakah ada, masalah? Adakah sesuatu yang harus ditindaklanjuti? Aku akan mengecek satu per satu buku petugas dan memberi catatan, juga ucapan terima kasih. Jika ada hal yang perlu penjelasan aku memintanya untuk menambahkan catatan/penjelasan. Jika ada yang perlu ditindaklanjuti terutama yang berhubungan dengan masyarakat atau fihak lain, aku akan mencatatnya dan membahasnya pada pojok Sabtu berikutnya. 

Apa manfaat riilnya?

Alhamdulillah, dengan siklus PDCA tersebut, banyak yang dapat aku ketahui dari proses kerja pelayanan yang dilakukan oleh kelimapuluh petugas Puskesmas. Ada manfaat penting yang dapat diperoleh, diantaranya bahwa (1) seluruh pelayanan dilakukan dan didampingi oleh petugas (2) proses pelayanan terpantau dan ditingkatkan  menjadi lebih baik sesuai aturan (3) masalah dan harapan masyarakat teridentifikasi (4) keluhan dan kesulitan petugas dicarikan penyelesaian (5) proses pelayanan petugas menjadi lebih efisien dan efektif.

Dari aspek kemanusiaan, aku melihat proses kerja petugas lebih bersemangat dan kompak. Tanggapan dan dukungan masyarakat sangat tinggi. Hal ini aku melihat makin jarang komplain atau ketidakpuasan dari masyarakat.

Menjadi Kepala Puskesmas, seperti memasuki "dunia" baru

 Kali ini sepertinya aku mendapat kesempatan berpetualang memasuki dunia baru. Bagaimana tidak?  Terhitung mulai 1 Januari 2011, aku menerima penugasan baru sebagai Kepala Puskesmas Kebumen III. Mendengar pertama kali, rasanya tidak nyata.

Jabatan yang kontroversi

Tetapi ini realitas yang harus aku hadapi. Bukan persoalan apakah aku mampu apa tidak. Tetapi, bagiku lingkup pekerjaan puskesmas merupakan sesuatu yang baru. Setelah bertahun-tahun menggeluti manajemen dan perencanaan di Dinas Kesehatan.

Selain itu, kebijakan penempatan kepala Puskesmas oleh seorang yang berlatarbelakang pendidikan bukan dokter, pada waktu itu masih kontroversi dan mengundang  pro-kontra, dan masih sangat langka di Kebumen. Posisiku menggantikan  Pejabat pelaksana tugas  (Plt) Kepala Puskesmas  dr H. Agus Sapariyanto-pejabat kepala Puskesmas definitif Puskesmas Pejagoan.

Puskesmas perlu perubahan manajemen pengelolaan

Dalam kesempatan serah terima jabatan kepala Puskesmas, aku merasa surprised dan tidak biasa terjadi. Pada sertijab yang dilaksanakan tanggal 5 Januari tersebut ternyata dihadiri juga Asisten I Sekda Kebumen, H. Adi Pandoyo, SH, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan dr H.A. Dwi Budi Satrio, M.Kes, Pejabat Plt Kepala Puskesmas dan Pejabat Kepala Puskesmas definitif, Karyawan dan karyawati Puskesmas Kebumen III.

Dengan acara yang relatif sederhana itu, menyampaikan sambutan adalah Asisten I dan Kadinkes. Kedua pejabat tersebut pada intinya berharap ada perubahan manajemen dalam pengelolaan Puskesmas Kebumen III di masa yang akan datang. Secara khusus, Asisten I menegaskan, bahwa Pemkab dalam waktu mendatang berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang ditempuh adalah peningkatan profesionalisme petugas. Puskesmas Kebumen III sejak berdiri di bawah kepemimpinan dr H. Rahmat Wahyudi dan belum pernah ada mutasi pejabat kepala Puskesmas definitif lainnya. Sehingga dalam beberapa hal, perlu penyegaran dalam manajemen pengelolaanya.

Pojok Sabtu untuk membahas kualitas pelayanan

Selama seminggu pertama bertugas, sejak sertijab,  aku  mulai menemukan banyak masalah dalam pelayanan tugas pokok puskesmas. Perubahanya aku mulai dari menetapkan setiap hari Sabtu, sebagai forum untuk membahas pelayanan. Mengapa Sabtu? Karena pada hari itu, tidak ada jadwal ke lapangan, pustu dan posyandu. Sehingga semua karyawan dan petugas lapanganpun ada di Puskesmas.

Pojok Sabtu (Saturday Corner) tanggal 15-01-2011, aku memanfaatkannya untuk membahas kualitas pelayanan dari aspek-aspeknya, sebagai bahan perbaikan pelayanan puskesmas di waktu yang akan datang. Pada kesempatan itu, aku membahas hasil survei yang dikeluarkan Dinkes Kebumen.  Dari hasil Survei Kualitas Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, kualitas pelayanan Puskesmas Kebumen III masuk dalam kategori baik.Kualitas pelayanan Puskesmas, dinilai berdasarkan variabel: reliability (kehandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan keamanan),  empaty (kepedulian) dan tangible (bukti fisik).

Subhanallah, pelayananya baik tapi tidak manusiawi

Demikian kesimpulan besarku terhadap hasil penilaian kualitas pelayanan. Mengapa bisa begitu? Dari hasil penilaian tersebut aspek-aspek kritis yang harus ditingkatkan oleh Puskesmas Kebumen III adalah: (1) kejelasan dalam memberikan informasi tentang penyakit kepada klien (2) keberadaan petugas di tempat pelayanan (3)  kepedulian terhadap klien (4) ketersediaan waktu petugas untuk berkomunikasi, dan (5) kebersihan alat.

Ini berarti Puskesmas ini selama setahun lalu, banyak mencapai kinerjanya secara kuantitas. Tetapi tidak dalam hal kualitas. Artinya dalam hal melayani, petugas sangatlah tidak manusiawi. Sedikit bicara, sedikit informasi, sedikit saran, bahkan dengan sedikit perasaan! Dan secara sembarangan menggunakan alat. Keadaan ini jika dibiarkan, maka berobat di Puskesmas ini bukannya makin baik, tetapi akan dapat masalah baru secara fisik maupun mental.

Membuat rencana tindak lanjut

Ketika aku membahasnya, tidak ada seorangpun yang protes dari temuan survei itu. Semuanya diam. Semuanya membenarkan! Terus harus bagaimana? Menyikapi hasil penilaian tersebut, ada beberapa hal yang menjadi  kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas , diantaranya (1) Perlu upaya sistematis dalam penjaminan mutu pelayanan puskesmas (2) Perbaikan prosedur kerja/prosedur pelayanan (3) Peningkatan kemampuan komunikasi terapeutik bagi petugas dalam pelayanan pengobatan (4) Peningkatan kemampuan konseling (5) Peningkatan dan penataan sarana dan prasarana untuk mendukung keamanan dan kenyamanan petugas dan pengunjung , termasuk: ruang pelayanan, parkir dan taman.

Mengelola layanan call center ambulans gratis bagi warga miskin

 Layanan ambulans secara online sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan ambulans bagi masyarakat. Dalam keadaan kegawatdaruratan medis ketika masyarakat sakit, mengalami kecelakaan maupun kasus-kasus kegawatdaruratan persalinan, sangat memerlukan penanganan yang cepat. Namun, untuk mencapai ke pelayanan kesehatan terdekat seringkali, menghadapi masalah jarak, geografis maupun biaya.

Awalnya karyawan menerima tugas shift dan lembur

Sejak diluncurkannya program ambulans online dalam rangka program 100 hari Bupati Ir. H. M. Yahya Fuad, SE dan Wakil Bupati K.H. Yazid Mahfudz, masyarakat sangat menyambut gembira. Banyak orang kemudian berbondong menelpon ke call center ambulans, 0287-383222 itu. Banyak kemudian penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan, sebagai transisi awal implementasi program baru.

Diantara permasalahan yang muncul dengan diberlakukan layanan ambulans online, adalah masalah ketenagaan, baik sopir ambulans maupun tenaga operator call center. Ketika awal pelaksanaan program layanan ambulans ini, ditempatkan di Dinas Kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga operatornya, Dinas Kesehatan memberlakukan tugas lembur bagi sebagian karyawanya. Dalam beberapa hal menjadi kurang efektif, karena layanan 24 jam mengharuskan tugas lembur. Jelas, mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Memindahkan sistem layanan ke UPTP2K

Dengan pertimbangan efektivitas, maka Pemkab Kebumen mengambil langkah antisipatif. Pertama, memindahkan layanan ambulans online gratis bagi warga miskin ini dari Dinas Kesehatan ke UPTP2K. Kedua, melakukan rekruitmen tenaga harian lepas sebagai operator call center.

Alhamdulillah, langkah Pemkab tersebut dapat berjalan. Rekruitmen telah berhasil memilih tujuh tenaga operator call center, dan satu orang tenaga sopir ambulans. Sejak tanggal 1 Oktober 2016, sistem layanan ambulans online gratis bagi warga miskin, menjadi bagian layanan terpadu di UPTP2K. Dengan nomor panggil yang sama, yaitu 0287-383222.

Mengelola sistem layanan

Guna memberikan layanan yang sebaik-baiknya bagi warga masyarakat dalam menggunakan ambulans, maka harus didukung sistem layanan yang standar dan terukur. Memungkinkan setiap petugas dapat berlaku dan bertindak memberi layanan dengan kualitas yang relatif sama. Petugas bekerja dengan mekanisme pelayanan yang standar.

Untuk dapat melayani penuh selama 24 jam, petugas diberlakukan sistem jaga atau shift. Pada setiap shift, semua petugas akan melakukan tahapan-tahapan pekerjaan, dengan aktivitas yang sudah ditentukan. Tahapan pekerjaan itu diawali dengan: mulai jaga shift,  menerima telpon, mengisi data/register pemohon, meneruskan pesan telepon kepada sopir ambulans, mengisi laporan jaga, serta mengakhiri dan melakukan pergantian shift.

UPTP2K pindah menempati rumah dinas Ketua dewan

Selang sehari setelah kunjungan kerja dari Kabupaten Bojonegoro, tepatnya tanggal  1 Juli 2016 aku dan rekan-rekan UPTP2K resmi pindah dari kantor lama ke kantor baru. Dari kompleks DPU Jalan Sarbini 37 ke  Ex Rumdin Ketua DPRD Kebumen di Jalan Pahlawan No. 71 tepatnya di sebelah kantor POS Kebumen. Kepindahan ini aku tandai dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah, pada malam sebelumnya.

Oleh-oleh “ngaji” dari Kabupaten Bojonegoro

Perintah untuk pindahan ini aku terima, ketika Bapak H. Adi Pandoyo, SH, Msi, memanggilku dan  Kepala Bappeda, Drs. H. Sabar Irianto. “Beliau Pak Bupati memerintahkan agar kantor UPTP2K segera pindah, segera setelah pulang dari sini” Demikian perintah Bapak Sekda kepada aku dan pak Sabar pada kesempatan acara kunjungan lapangan melihat embung mini yang dikelola masyarakat. Kegiatan kunjungan lapangan ini merupakan rangkaian kegiatan kunjungan kerja Pemkab Kebumen tentang pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.

Kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro-Jawa Timur, yang berlangsung satu hari, pada 29 Juni 2016 itu dipimpin langsung Bupati Kebumen, Ir. H. Muhammad Yahya Fuad, SE. Tujuannya secara khusus membahas dan “ngaji” trik mengelola pemerintahan dalam mengentaskan kemiskinan. Diikuti oleh para pimpinan SKPD yang terkait dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kebumen, termasuk UPTP2K Kebumen.

Dalam pertemuan itu, ada tiga agenda  yang dibahas bersama Bupati Bojonegoro, Kang Yoto-sapaan akrab Bupati Suyoto. Tiga agenda tersebut  adalah bagaimana  upaya –upaya yang ditempuh dalam mengentaskan kemiskinan, mengelola pengairan untuk mengantisipasi kekeringan pada saat musimkemarau, serta  upaya dalam menanggulangi bencana.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kebumen menyampaikan maksud  kedatangannya ke Kabupaten Bojonegoro. “Mengingat Kebumen masih menjadi kabupaten termiskin di Jawa Tengah, dengan tingkat pergerakan ekonomi yang relatif lambat. Untuk itulah,kiranya dapat belajar banyak dari Bupati dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini”.

Kantor  UPTP2K lama merupakan paket bangunan lama

Bagi aku dan teman-teman UPTP2K, menempati kantor yang baru itu sangatlah surprise. Jika dibandingkan dengan keadaan kantor lama. Yaitu bekas rumah dinas Kepala DPU Kebumen dan relatif sudah sangat tua. Sehingga wajarlah, jika banyak persoalan ketika harus ditempati. Sejak dari daya listrik yang tidak stabil, hingga menyebabkan beberapa  komputer jaringan dan printer rusak.  Aku dengar, biang keladi dari masalah ini karena kualitas instalasi yang sudah puluhan tahun terpasang.

Apalagi jika turun hujan. Air masuk, dari atas-bawah. Dari atas terjadi karena talang tidak dapat menampung air hujan. Sehingga air meluap ke dalam ruangan. Sedangkan dari bawah, air masuk karena saluran pembuangan-yang berada tepat di depan pintu, lobangnya sangat kecil jika dibandingkan dengan debit air yang terkumpul dari hampir seluruh bangunan di kompleks DPU itu. Akibatnya, ruang garasi yang disulap jadi ruang rapat itu, dalam sekejap banjir! Bukan hanya itu saja, dari luas bangunan sangat terbatas. Sehingga tempat parkir, ruang tunggu dan ruang kerja jika dibandingkan jumlah petugas, kurang. Akibatnya beberapa petugas menempati ruang rapat.

Sensasi ruang kantor pejabat publik

Keadaan di kantor yang baru sangat berbeda.. Rumah dinas ini, sebelumnya adalah Rumah Dinas Ketua DPRD. Sekda juga pernah menempati sebagai rumah dinas. Sehingga baik dari kondisi gedung kantor, luas bangunan dan ketersediaan ruangan, serta peralatan yang ada, sangatlah memadai.

Ketika memasuki kompleks gedung ini, di bagian depan ada tempat parkir, dua ruang penjaga dan ruang pelayanan kesehatan/PPPK. Setelah melewati teras, ada ruang pelayanan front office dan back office serta ruang tunggu. Masuk melewati pintu tengah, ada ruang konsultasi, ruang tamu dan meja pelayanan call center 383-222 ambulance gratis bagi warga miskin. Ada ruangan untukku sebagai Kepala UPTP2K. Di sebelah dalam, ada ruang tata usaha.

Menuju ke arah dapur, ada ruang terbuka dengan setting untuk rapat. Ruang ini cukup luas, karena dapat menampung lebih dari 30 orang dengan meja kursinya. Bagiku dan teman-teman UPTP2K ruang ini bisa dibilang sebagai ruang favorit untuk berkumpul, ketika rapat, maupun sekedar istirahat menghirup udara segar. Disekeliling ruang rapat itu, aku sediakan display data kegiatan layanan,  profil dan tabel distribusi frekuensi indikator kemiskinan.

Dari ruang rapat itu, ada akses yang menghubungkan ke dua ruangan- untuk istirahat petugas call center maupun sopir ambulance. Di sebelah baratnya ada mushola dan kolam ikan, dapur dan gudang.  Sedangkan, disebelah barat ruang utama, ada garasi yang cukup menampung dua unit ambulance.

Kantor baru performa baru

Harapannya dengan pindah di kantor yang baru, UPTP2K dapat meningkatkan kinerja pelayananya pada warga miskin. Disamping itu, masyarakat miskin yang dilayani dg performa kantor dan petugasnya yang memadai tentu sangatlah menyenangkan.

Bahkan di awal-awal menempati gedung kantor baru ini, banyak pengunjung warga miskin yang akan mengajukan permohonan bantuan, harus melepas sandal! Karena menurut mereka sayang juika ruangan yang bersih ini kotor oleh sandal.  Aku sampaikan pada mereka, bahwa kantor baru dan penampilan baru seperti ini, adalah bentuk komitmen Pemkab Kebumen dalam melayani warga miskin. “Warga miskin datang ke kantor ini saja sudah membawa beban berat. Kita yang di sini, mestinya bisa meringankannya dengan cara membuatnya merasa nyaman” Demikian pesan yang sering aku sampaikan pada teman-teman kerjaku di UPTP2K.

Bergabungnya Call center ambulance gratis bagi warga miskin

Kesemarakan pelayanan di kantor baru UPTP2K makin terasa dengan digabungkannya pelayanan call center ambulans gratis bagi warga miskin di Kebumen. Terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2016, sistem dan layanan call center dipindahkan dari Dinas Kesehatan ke UPTP2K.

Penggabungan layanan ini tentulah dengan pertimbangan nilai efektivitasnya. Agar untuk layanan warga miskin, dapat dilayani secara terpadu di UPTP2K. Untuk  mendukung program inipun Pemkab telah melakukan rekruitmen petugas khusus operator call center sebanyak tujuh orang. Disamping itu ada dua orang tenaga pengemudi ambulans yang memungkinkan stand by jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

Magang kerja di UPTPK Sragen

Keinginan untuk berkunjung dan magang di UPTPK Sragen bagi petugas UPTP2K Kab. Kebumen akhirnya terlaksana juga. Meskipun tidak berjalan persis sesuai rencana. Namun setidaknya maksud untuk  meningkatkan kemampuan teknis petugas, memperoleh gambaran sistem pelayanan serta pengelolaan basis data kemiskinan dapat kesampaian. 

Perjalanan setengah hari

Kunjungan kerja/magang dilakukan selama tiga hari, Selasa sampai dengan Kamis (17 – 19 Nopember 2015). Rombongan terdiri dari 5 orang dengan seorang pengemudi. Berangkat dari halaman BAPPEDA Kabupaten Kebumen, pada hari Selasa 17 Nopember 2015 Jam 05.00 WIB. Setelah menempuh perjalanan enam jam lebih, menjelang tengah hari rombongan sampai di UPTPK Sragen. 

Kehadiran rombongan UPTP2K Kebumen diterima oleh Kepala UPTPK Sragen, Bapak Suyadi, SKM, M.Kes dan seorang Kasi yang membidangi urusan bantuan pendidikan, Bapak Drs. Indarjo, MSi.. Setelah menyampaikan maksud kedatangan rombongan dari UPTP2K Kebumen, giliran mengikuti penjelasan dari beliau berdua.

“Mbelo wong cilik”

Kantor UPTPK Sragen berada di komplek perkantoran Pemkab Sragen di Jalan Sukowati 255. Dalam komplek itu, ada kantor Bupati, Sekretariat Daerah, BAPPEDA, DPPKAD dan BPTPM, serta Kantor UPTPK yang berada di sayap timur menghadap selatan ke arah alun-alun Kabupaten Sragen.  D,iantara bangunan-bangunan kantor itu, kantor UPTPK Sragen merupakan kantor yang paling bagus, setelah kantor Bupati dan kantor perijinan (BPTPM). Filosofinya pelayanan untuk warga miskin, harus senyaman mungkin. Seperti halnya ketika para calon investor akan mengurus perijinan.

Dengan gayanya yang kocak, serius tapi santai, Pak In, demikian panggilan akrab Bapak Indarjo, menyampaikan gambaran singkat organisasi UPTPK Sragen berikut tugas pokok masing-masing seksi.  Seorang yang menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Tenaga Kerja Kecamatan ini menyatakan bahwa awalnya adalah staf di dinas pendidikan. Menyusul kami ketahui bahwa beliau juga pernah jadi pengajar sejarah, dan sebagai pengurus Permadani. Sehingga dengan lihainya, beliau menyampaikan perjalanan UPTPK Sragen dengan mengaitkan aspek-aspek sejarah yang melingkupinya; dengan sesekali menyisipkan ‘sabdo tomo’ khas Permadani, ketika ada pesan-pesan moral dalam pelayanan UPTPK. “UPTPK Sragen lahir merupakan wujud nyata dari niat Bopo Bupati untuk mbelo wong cilik (membela masyarakat kecil-Red). Sehingga orang miskin di Sragen harus dimuliakan, dilayani dengan pelayanan terbaik” demikian papar Indarjo mengakhiri penjelasannya.

Selain Baznas ada Matra

Sambil menunggu kehadiran kembali Kepala UPTPK yang sedang sibuk, menerima telpon dan tamu, kami dipersilakan membeli paket informasi. Paket informasi tersebut berisi penjelasan rinci kegiatan yang sudah dilakukan UPTPK Sragen.

Belakangan kami ketahui bahwa di wilayah kecamatan Di Kabupaten Sragen ada yang mengalami bencana tanah longsor dan menimpa sebagaian warga. Untuk bantuan terhadap warga yang terkena bencana dimintakan dari UPTPK, dalam hal rehab rumah, santunan kematian dll. 

“Disamping Baznas, kami ada Matra yang dapat memberi bantuan dengan cepat, tanpa mempersoalkan bentuk keyakinan/agama yang dianut warga yang perlu bantuan. Kalau mengandalkan program pemerintah terlalu lama” papar Suyadi. Matra menghimpun dana iuran sukarela masyarakat yang secara akuntabel dikelola independen dan dilaporkan pengelolaannya berbasis web dihttp://www.matra.sragenkab.go.id Mitra Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya disingkat MATRA, seperti yang dikutip dari halaman web, adalah wadah yang menampung dan menyalurkan sumbangan sukarela dari para pejabat struktural eselon II, III dan Kepala SMA/SMK, SMP Negeri serta PNS dan pihak lainnya di Kabupaten Sragen, sebagai bentuk kepedulian untuk ikut mendukung program Pemerintah Kabupaten Sragen dalam pengentasan kemiskinan.

Komitmen Bupati dan dukungan seluruh stake-holder

Bagaimana peranan Baznas? Ini adalah pertanyaan kami membuka diskusi sesi kedua di ruang kerja Kepala UPTPK, setelah sholat dzuhur. Menurut Suyadi, Baznas sudah mengambil peranan yang sangat bagus. “Dengan kriteria penerimanya yang sudah jelas dan data sasaran penerima yang secara cepat disupport oleh UPTPK, saya dengar Baznas Kabupaten Sragen tahun ini menerima penghargaan dari Pemerintah atas prestasinya” jelasnya.  Prestasi-prestasi itu, menurut Suyadi dapat tercapai tidak lain merupakan buah komitmen yang tinggi dari  Bupati dan pimpinan serta seluruh stake-holder yang ada. “Saya bisa sampaikan seperti ini, karena tanpa komitmen dan back-up penuh Bupati, UPTPK ini omong kosong, tidak ada artinya sama sekali. Di awal pembentukannya, beliau Bapak Bupati menegaskan, melalui UPTPK kita akan memuliakan orang miskin. Sehingga  jika ada fihak yang menghalangi, dialah yang akan kita ‘muliakan’ (diambil tindakan-Red)”

Hari menjelang sore, hampir jam 17.00 waktu setempat, kamipun minta diri. Kami melihat UPTPK sedang menyiapkan agenda besar, yaitu menjadi tempat penyelenggaraan Seminar Internasional tentang penanganan kemiskinan. Seminar yang diprakarsai oleh organisasi GtZ itu, rencananya akan dihadiri oleh peserta dari sembilan negara. Bupati dan  UPTPK Sragen diminta menjadi Narasumber, pada perhelatan yang agendanya digelar 25 November 2015.

Khitan Gratis bagi warga setiap hari Rabu

Di Seksi Kesehatan, dikepalai oleh seorang  tenaga struktural Dinkes, Bp. Sunarto. Menyusul diketahui, bahwa dia awalnya adalah seorang perawat RSUD. Di Seksi Kesehatan, memiliki tenaga dokter dan bidan yang diperbantukan dari Dinkes dan Puskesmas untuk pelayanan di Klinik Saraswati. Klinik saraswati UPTPK Sragen melayani pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga  pemegang kartu miskin dan pegawai di lingkungan Pemkab Sragen.  Dengan konsep layanan bahwa kegiatan ini dikelola oleh Puskesmas Kecamatan Sragen. Segala kebutuhan obat dan alat kesehatan dimintakan dari Dinas Kesehatan.

Selain itu, Klinik Saraswati juga menyelenggarakan khitan setiap minggu sekali bagi warga miskin, yaitu setiap hari Rabu. Kegiatan ini ditangani oleh Sunarto, yang notabene adalah seorang paramedis perawat. Pada kegiatan khitan tersebut, juga dibarengi dengan pemberian bantuan sosial seperti sembako, sarung, baju koko, peci. Bantuan berasal dari program bantuan swasta atau instansi pemerintah, seperti Bagian Kesra Setda, Dinas Nakertransos dll.

Bantuan Biasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa  berprestasi dari keluarga miskin

Pada prinsipnya UPTPK Sragen memaksimalkan bantuan bagi warga miskin, di luar sasaran program nasional dan provinsi. Seperti halnya bantuan biasiswa bagi siswa dan mahasiswa  diberikan pada mereka yang berprestasi dari keluarga miskin. Saat ini telah banyak mahasiswa  yang telah memperoleh bantuan tersebut selama  masa kuliah. Adapun kriteria dan syarat untuk memperoleh biasiswa miskin, sebagaimana diungkapkan oleh Bp Indarjo, MPd. Prinsipnya yang bersangkutan memiliki prestasi akademik dan berasal dari keluarga miskin, kemudian dilakukan verifikasi. Dengan alokasi dana yang berasal dari Bagian Kesra-Setda Sragen, seseorang yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh biasiswa dimaksud.

Belajar dari Sukodono dan Sambirejo

Mengikuti survei lapangan untuk verifikasi bantuan bagi warga miskin di Kabupaten Sragen, banyak pelajaran yang bisa kami dapat. Pagi itu, giliran kami berkesempatan ke wilayah Sambirejo dan Sukodono. Untuk mencapai wilayah ini, harus melintasi medan yang  cukup berat. Dengan kondisi geografis bergunung, tipe tanah phorusyang lunak, memungkinkan kendaraan terutama kendaraan roda empat dapat tergelincir. Belum lagi mencapai sasaran rumah, melalui jalanan naik-mendaki dan berkelok. Untuk itu, biasanya petugas survei menggunakan sepeda motor.

Sepanjang perjalanan menuju  wilayah Sambirejo dan Sukodono terlihat hamparan tanah kering di sisi kanan, dengan sesekali terlihat pepohonan jati yang meranggas. Dan itulah hasil pertanian yang mereka dapat, yaitu bertanam jati. Sementara hasil pertanian lainnya adalah tebu. Dengan sistem penjualan hasil pertanian yang tidak langsung ke pembeli, seringkali masyarakat diuntungkan sekaligus dirugikan dengan adanya tengkulak atau pengepul. 

Catatan kecil dari Bumi Sangiran

Setelah sehari itu melihat dari dekat bagaimana UPTPK Sragen mengelola basis data kemiskinannya, kami akhirnya berpamitan pulang, menyudahi kegiatan kunjungan kerja/magang. Acara pamitan sangat singkat, hanya ada beberapa orang dari Seksi Pendidikan. Petugas UPTPK nampak sepi hanya seorang  petugas di pelayanan pengunjung.  Sehari itu, hampir semua pejabat di UPTPK mengikuti rapat dinas di ruang Sekda Sragen. Informasinya, sedang membahas persiapan penyelenggaraan seminar internasional tentang kemiskinan yang bertempat di Sragen.

Pengalaman perjalanan lapangan ke Sukodono dan Sambirejo, membawa kami pada informasi tentang Sangiran. Sebuah tempat situs purbakala ditemukannya fosil manusia purba. Kamipun akhirnya menyempatkan mampir ke Sangiran.  Tempat itu bisa dijangkau di rute jalan pulang menuju Kebumen. Jika dari Kantor Pemkab Sragen ke barat, setelah sampai trafight-light Kecamatan Masaran belok kanan ke arah utara. Kira-kira delapan kilo meter kita dapat mencapai Sangiran. Wisata edukasi Sangiran berupa musium purbakala. Di dalamnya berisi diorama perjalanan evolusi manusia purba dan upaya-upaya  manusia mengumpulkan bukti-bukti sejarah. Di musium itu juga ada ruang teater, untuk melihat film dokumenter perjalanan hidup manusia sejak awal penemuan sejarahnya hingga jaman modern ini.